Skip to main content

Hukum Otonomi Daerah


  1. Konsep Dasar Local Government
  2. Desentralisasi
  3. Otonomi Daerah
  4. Sistem Distribusi Kewenangan
  5. Sistem Keuangan Daerah
  6. Daerah Otonomi Khusus
  7. Problematika Otonomi Daerah
  8. Pemilihan Kepala Daerah
  9. Legislasi dan Kebijakan Daerah
  10. City Branding
  11. Pemerintahan Desa

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Konsep Dasar Local Government

Konsep Dasar Local Government dan Good Governance Kuliah Hukum Otonomi Daerah Fakultas Hukum Unnes Dani Muhtada, Ph.D.

Agenda Local GovernmentGood Governance
Refleksi Apa itu local government? Apa ruang lingkupnya?Bagaimana seharusnya relasi local government dengan pemerintahan pusat?Kewenangan apa yang seharusnya menjadi domain pemerintah lokal dan pemerintahan pusat?Dari mana pemerintah lokal membiayai operasinya? Tanggung jawab siapa pembiayaan pemerintahan lokal tersebut?
Roving or Stationary Bandits?
Teori Olson tentang Roving Bandits dan Stationary BanditsWhich one: Roving or Stationary Bandits?Movie: The Seven Samurai
Definisi Pemerintahan Governance is "the process of decision-making and the process by which decisions are implemented, or not implemented" (UNESCAP)
Jadi apa fungsi pemerintah?
Fungsi Pemerintahan Pemerintah sebagai Penyedia "Public Goods" -- Public Goods: "A commodity or service that is provided without profit to all members of a society, eit…
Post a Comment
Read more

Skema (alternatif) pembayaran DP 0 (nol) Rupiah di Jakarta

Skema (alternatif) pembayaran DP 0 (nol) Rupiah di Jakarta

Berdasarkan aturan dari Bank Indonesia nomer 18/16/PBI/2016, para (calon) debitur diwajibkan untuk memiliki/membayarkan uang muka (DP) terlebih dahulu sebelum kredit untuk perumahan bisa dicairkan. Sehingga kredit perumahan tanpa DP, berdasarkan aturan Bank Indonesia tersebut, tidak diperbolehkan. Namun, Bank Indonesia tidak mengatur dari manakah DP tersebut berasal. Kreditur (bank) sendiri pun juga tidak mempermasalahkan dari mana DP tersebut asalkan (calon) debitur memiliki/membayarkannya. Dari peraturan ini, kita dapat membuat skema pembayaran DP alternatif yang meringankan bagi debitur. Skemanya adalah dengan melibatkan pihak ketiga (kreditur secondary)sebagai “pembayar” DP tersebut, atau sering dikenal dengan cara mezzanine debt. Pihak ketiga memberikan “talangan” kepada debitur untuk digunakan sebagai DP atas pembelian rumah. Sehingga dari skema ini debitur pada dasarnya memiliki hutang sebesar 100% di mana proporsi 85% ad…
Post a Comment
Read more